Kompas | Selasa, 16 Desember 2008 | 00:29 WIB

Hermas E Prabowo

Lebih dari 24 tahun menunggu, akhirnya swasembada beras tercapai juga. Swasembada tahun 2008 ini berbeda dibandingkan tahun 1984 karena swasembada kali ini tanpa sedikit pun dibarengi impor beras. Lain cerita pada 1984, di mana swasembada masih dibarengi dengan impor beras 414.300 ton. Mengapa kita bisa swasembada beras?

Pertanyaan ini penting diajukan sebagai refleksi sekaligus pijakan dalam upaya mempertahankan swasembada beras 2009 dan pada tahun-tahun yang akan datang.

Perlu diingatkan bahwa sejak munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, tidak ada lagi kemampuan pemerintah mengontrol budidaya pertanian.

Petani bebas memilih komoditas apa yang akan mereka tanam tanpa ada tekanan atau paksaan untuk menanam komoditas tertentu yang diinginkan pemerintah.

Sejak itu, impor beras terus meningkat dan puncaknya tahun 1999, di mana impor beras mencapai 4,7 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Melalui UU itu pula, era ”liberalisasi” budidaya pertanian dimulai karena tidak ada kendali pemerintah atas usaha tani. Satu-satunya faktor yang menjadi acuan petani memilih komoditas yang akan mereka tanam adalah faktor keuntungan.

Mudah diingat bahwa tahun 2007/2008 terjadi lonjakan harga komodita,s baik di pasar domestik maupun internasional. Harga beras di Thailand bahkan melambung hingga 800 dollar AS per ton, beras Vietnam mencapai 600 dollar AS per ton.

Begitu pula harga beras China, India, dan Pakistan melonjak. Lonjakan harga komoditas memicu ketakutan di antara negara-negara pengekspor beras.

China, India, dan Pakistan bahkan menghentikan ekspor sementara waktu. Akibatnya, suplai beras ke pasar dunia merosot. Melihat gejala buruk itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan produksi tanaman pangan, di antaranya beras, jagung, dan kedelai.

Peningkatan produktivitas
Salah satu insentif yang diberikan pemerintah adalah menaikkan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras, baik di tingkat petani maupun usaha penggilingan (lihat tabel). Dengan begitu, diharapkan keuntungan petani meningkat dan muncul kegairahan untuk menanam padi.

Luas tanam padi musim hujan periode Oktober 2007-Maret 2008 mencapai 7,86 juta hektar atau 3,4 persen di atas pencapaian luas tanam pada periode sama 2006/2007.

Lantas, bagaimana dengan produktivitas? Ada beberapa faktor penting dalam mendukung peningkatan produktivitas, antara lain iklim kondusif, benih unggul, pupuk, suplai air, serangan hama penyakit, dan pengelolaan pascapanen.

Sejak bergulirnya Program Peningkatan Produksi Beras (P2BN), penggunaan benih varietas unggul menjadi salah satu pilihan. Pada musim tanam 2008 saja, pemerintah mengalokasikan bantuan benih padi dalam APBN sebanyak 37.500 ton dengan sasaran areal tanam 1,5 juta hektar.

Belum lagi bantuan benih dalam bentuk Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), cadangan benih nasional, dan bantuan benih dalam bentuk subsidi harga kepada petani.

Begitu pula luas tanam padi hibrida ditingkatkan. Bantuan benih hibrida tahun ini sebanyak 1.285 ton dengan sasaran luas tanam 86.000 ton.

Bagaimana dengan pupuk? Suplai pupuk tahun 2007/2008 nyaris tanpa perubahan. Kelangkaan pupuk urea terjadi di mana-mana sehingga banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk.

Akibatnya, banyak pula tanaman padi milik petani yang terlambat dipupuk sehingga pertumbuhan tidak optimal. Dari 5,8 juta ton kebutuhan pupuk urea, pemerintah hanya mampu mengalokasikan 4,3 juta ton pada musim tanam tahun 2008.

Faktor penentu peningkatan produktivitas lain adalah stabilitas suplai air. Musim tanam padi Oktober 2007-September 2008 yang menjadi basis penghitungan produksi padi 2008 nyaris tanpa ada gangguan suplai air yang berarti.

Hujan dan bencana banjir memang sempat mengganggu kualitas produksi padi dan merendam tanaman padi yang baru mulai tanam ataupun yang hampir panen.

Namun, bencana banjir 2007/2008 lebih banyak terjadi pada tanaman padi muda sehingga replanting bisa segera dilakukan dan luas lahan puso dapat diminimalkan.

Data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Deptan menunjukkan, bencana banjir dan kekeringan musim tanam Oktober 2007-Maret 2008 hanya merendam tanaman padi seluas 335.056 hektar. Bandingkan dengan musim tanam 2006/2007 yang mencapai 485.868 ha.

Sementara musim kemarau yang berlangsung April-September 2008 merupakan jenis kemarau basah. Meskipun periode musim kemarau, hujan masih turun sehingga menolong budidaya padi.

Pada musim tanam di musim hujan 2007/2008, ada serangan tikus, hama penggerak batang, tungro, kresek, dan blas yang terjadi pada 208.931 ha atau di atas serangan hama yang terjadi pada musim tanam di musim hujan 2006/2007 yang hanya 143.312 ha.

Kualitas panen
Lantas, bagaimana dengan program pascapanen? Musim panen 2008, Departemen Pertanian memperbaiki kualitas panen dengan memperkecil potensi kehilangan hasil.

Deptan mengalokasikan dana Rp 80 miliar untuk meningkatkan kualitas gabah petani dalam program gerakan pengamanan pascapanen.

Dana itu untuk pembelian peralatan pertanian pascapanen, pendampingan, dan pengawalan. Alat-alat itu berupa sabit bergerigi (103.000 buah), alat perontok padi manual (1.000), alat perontok padi mekanik (400), dan 40.000 terpal ukuran 8 meter x 8 meter.

Bagaimana dengan jaminan pasar? Selain faktor harga dan peningkatan kualitas sistem budidaya padi oleh Deptan, jaminan pasar oleh Perum Bulog juga semakin memantapkan petani untuk menanam padi.

Terbukti dengan peningkatan pembelian beras Bulog tahun 2007 yang mencapai 1,76 juta ton dan tahun 2008 sebanyak 3,1 juta ton. Ini membuat petani semakin bersemangat untuk menanam padi.

Akankah harga komoditas pertanian dunia, terutama beras, tetap tinggi pada masa mendatang? Akankah Bulog tetap memberikan jaminan pasar bagi petani di tengah krisis global ini?

Melihat besarnya pengaruh harga dalam meningkatkan produksi, faktor daya tarik harga pada 2009 dan tahun-tahun mendatang harus tetap dipertahankan bila Indonesia ingin tetap mempertahankan swasembada beras. Begitu pula dengan jaminan pasar oleh Bulog untuk mendorong stabilisasi harga beras di tingkat petani, pada level yang stabil tinggi.

Meski begitu, usaha Deptan melalui bantuan benih unggul, perbaikan irigasi, perbaikan pascapanen, dan perbaikan distribusi pupuk harus dipertahankan dan tetap ditingkatkan.

Satu lagi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan pemerintah, pengendalian laju konversi lahan. Tanpa menghentikan itu, swasembada beras hanya akan berlangsung sesaat karena setelah itu Indonesia akan menjadi importir beras terbesar dan akan semakin besar.

Setelah sukses mencapai swasembada beras, pertanyaan selanjutnya, apa lagi?

Masih banyak pekerjaan rumah pemerintah, yakni swasembada gula, daging sapi, dan kedelai, yang saat ini jauh dari harapan.

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/16/00293933/setelah.swasembada.beras.lalu.apa.lagi

Sumber Kompas | Selasa, 9 Desember 2008 | 00:58 WIB

Oleh Hermas E Prabowo

Bagaimana membangun perekonomian yang pertumbuhannya terasa sampai ke sumsum tulang mayoritas rakyat Indonesia? Tidak ada cara lain kecuali membangun sektor pertanian yang berkualitas dan terintegrasi dengan sektor industri dan perdagangan sehingga mampu menumbuhkan pusat ekonomi baru.

Keandalan sektor pertanian tidak diragukan lagi. Selama satu dasawarsa (1998-2008), sektor pertanian kembali menunjukkan daya tahan di tengah krisis ekonomi.

Seperti yang dinyatakan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan, perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global mulai tampak pada triwulan III-2008.

Sektor pertanian yang mencakup pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan turut berkontribusi 4,3 persen terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Masih lebih tinggi 0,1 persen dari industri pengolahan. Walau belum setinggi sektor usaha lain, seperti konstruksi (7,9 persen) atau pengangkutan dan komunikasi (19,0 persen), sektor pertanian menampung beban yang sangat besar. Sebanyak 42,5 juta orang dari 108,1 juta angkatan kerja nasional bekerja di sektor ini.

Maka, sudah semestinya negara agraris dan maritim ini menjadikan sektor pertanian terintegrasi sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional.

Peta jalan pertanian
Saat ini masih mantapnya pertumbuhan sektor pertanian tidak lain karena sumbangan subsektor pangan untuk konsumsi dalam negeri serta ekspor bahan mentah hasil perkebunan, perikanan, dan kehutanan.

Sebanyak 24,8 juta keluarga petani hidup dari subsektor pangan dan sejahtera saat harga beras, jagung, dan kedelai membaik hingga September 2008. Petani benar-benar memanfaatkan momentum ini karena pada saat yang bersamaan volume produksi pun naik.

Namun, kita patut menyayangkan. Meski kontribusi sektor pertanian sudah terbukti dalam perekonomian nasional, kebijakan pemerintah masih belum komprehensif. Sampai sekarang, pengembangan pertanian nasional masih belum terintegrasi dengan kebijakan perindustrian dan perdagangan.

Peta jalan (roadmap) yang bisa diandalkan untuk mengembangkan agroindustri jangka panjang sampai kini tak kunjung muncul. Malah kebijakan yang bersifat ad hoc lebih sering muncul untuk meredakan kasus per kasus. Kondisi ini ironis karena saat kita lupa menciptakan nilai tambah dalam produk pertanian, pasar domestik negara kepulauan terbesar di dunia ini terus diserbu produk impor.

Impor pangan Indonesia periode 1996-2005 berdasarkan catatan ahli peneliti utama dalam bidang kebijakan pertanian PSE-KP Departemen Pertanian, Husein Sawit, menyedot sedikitnya 1,6 miliar dollar AS atau setara Rp 14,7 triliun devisa. Sekarang jumlahnya tentu jauh lebih besar dari periode itu mengingat harga komoditas pangan dunia melonjak dua sampai tiga kali lipat.

Kenaikan impor bahan baku setengah jadi—yang sebenarnya bisa diperoleh di dalam negeri—tak terbendung. Dari Indikator Perdagangan Dunia 2008 yang diterbitkan Bank Dunia, rata-rata tarif bea masuk Indonesia pada 2006 sebesar 4,5 persen, lebih rendah daripada rata-rata tarif di Asia Timur dan Pasifik yang berada pada kisaran 4,9 persen, yang berpendapatan tinggi. Negara-negara berkembang berpendapatan menengah dan rendah saja menerapkan tarif rata-rata 8,7 persen.

Ironisnya lagi, tarif impor produk pertanian Indonesia tahun 2006-2007 6,5-7 persen. Paling rendah di Asia Pasifik. Ironis lagi, negara agraris seperti Indonesia memberikan tarif impor lebih murah untuk bahan baku produk pertanian ketimbang India, China, dan Brasil yang mampu mengekspor bahan jadi ke Eropa, Amerika Serikat, dan berbagai penjuru dunia.

Menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, tarif bea masuk yang rendah ditujukan untuk efisiensi industri dalam negeri, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pertanian sebagai sektor strategis.

Industrialisasi pertanian
Akan tetapi, bea masuk rendah untuk impor produk pertanian yang menjadi bahan baku proses produksi sungguh berisiko besar. Industri pengolahan hasil pertanian di Indonesia semakin hari semakin terfragmentasi, tak terintegrasi dengan sektor pertanian sebagai hulunya. Kita harus menanggung kenyataan pahit ini saat produk mentah tak laku di pasar ekspor dan sulit bersaing di pasar domestik karena harga bahan baku impor lebih murah.

Industri pengolahan kakao, misalnya, memasok bahan baku impor, sementara Indonesia banyak mengekspor biji kakao. Karena buruknya penanganan pascapanen atau tidak adanya industri pengolah antara, industri hilir menjadi tidak efisien jika memanfaatkan bahan baku hasil pertanian dalam negeri.

Selain tidak terintegrasi optimal dengan industri pengolahan, hasil-hasil pertanian Indonesia juga tak jarang kalah bersaing dengan produk impor di pasar konsumsi domestik.

Survei Asia Foundation seperti dikutip Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menunjukkan, biaya distribusi di Indonesia lewat jalan darat paling mahal dibandingkan dengan Malaysia, Vietnam, Thailand, dan China. Kualitas jalan yang buruk, pungutan liar oleh aparat jembatan timbang, kepolisian, tentara, dinas perhubungan, sampai preman, dan tumpang tindih retribusi pemerintah daerah membuat produk kita sulit bersaing dengan produk impor sejenis.

Siapa bisa menyangka kalau harga jeruk impor dari China jauh lebih murah dibandingkan jeruk Pontianak di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Kalau sudah begini, siapa yang patut disalahkan. Petani jeruk Pontianak atau pemerintah?

Pemerintah lebih suka mengutamakan pembangunan industri manufaktur, yang dari sisi politik sangat menguntungkan. Industri manufaktur lebih cepat berdiri, menyerap tenaga kerja lebih banyak, dan bisa langsung mengekspor produk.

Adapun sektor pertanian, sudah tentu memakan waktu yang dimulai dari pembukaan lahan, penanaman bibit, perawatan, dan seterusnya. Belum lagi jika sebagian lahan terserang hama atau penyakit. Akhirnya, impor bahan baku lebih diprioritaskan untuk mendukung industri hilir. Kondisi ini yang terjadi pada industri gula nasional.

Industri gula rafinasi lebih suka mengimpor gula mentah dari Brasil ketimbang membeli dari petani dengan dalih kualitas jelek. Padahal, gula mentah petani yang jelek itu dihasilkan oleh mesin giling pabrik yang umurnya lebih tua dari republik ini.

Mereka pun lalu mengimpor bahan baku untuk memproduksi di dalam negeri. Pemerintah baru kalang kabut saat hasil produksi, yang lebih murah dari produk lokal, kemudian membanjiri pasar domestik. Semakin terpuruklah petani tebu kita.

Semestinya, pemerintah kita tidak terbujuk rayuan negara lain untuk lebih mendorong ekspor bahan baku mentah. Sudah semestinya pemerintah lebih tegas dengan menciptakan pasar domestik bagi produk lokal sambil meminta importir bahan mentah mendirikan industri bahan jadi di Indonesia. Mereka yang mau melakukannya harus diberi berbagai insentif fiskal dan moneter supaya lebih bergairah mendirikan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan hulu.

Kelapa sawit, karet, kakao, kopi, tebu, sampai jagung semuanya andalan pertanian kita. Sudah cukup bangsa kita menjadi petani tanpa pernah mengecap keberhasilan industrialisasi pertanian. Seribu langkah pun dimulai dari satu langkah. Dalam waktu 10 tahun, Indonesia pasti menjadi negara industri pertanian termaju di dunia.

Kita bisa jika kita mau! (DAY/HAM/RYO/LKT)

Sumber Kompas | Selasa, 9 Desember 2008 | 03:00 WIB

Oleh M Syaifullah

Hari Sabtu awal Oktober lalu, lima balian (tokoh adat) yang memimpin upacara ritual terlihat berlari kecil sambil membunyikan gelang hiang (gelang terbuat dari tembaga kuningan) mengelilingi salah satu tempat pemujaan di balai depan rumah milik Ayi, warga Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.

Hampir semua warga Dayak setempat, bahkan warga dari beberapa kampung lainnya, hadir mengikuti ritual adat tua yang masih dilestarikan dan dipertahankan di kecamatan yang terletak sekitar 250 kilometer utara Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan. Mereka larut menyaksikan para balian itu saat bamamang (membaca mantra) memanggil para dewa dan leluhur.

Prosesi adat ini dikenal dengan Aruh Baharin, pesta syukuran yang dilakukan keluarga besar terdiri dari 25 keluarga tersebut karena hasil panen padi di pahumaan (perladangan) mereka berhasil dengan baik. Pesta yang berlangsung tujuh hari itu terasa sakral karena para balian yang seluruhnya delapan orang itu setiap malam menggelar prosesi ritual pemanggilan roh leluhur untuk ikut hadir dalam pesta tersebut dan menikmati sesaji yang dipersembahkan.

Prosesi berlangsung pada empat tempat pemujaan di balai yang dibangun sekitar 10 meter x 10 meter. Prosesi puncak dari ritual ini terjadi pada malam ketiga hingga keenam di mana para balian melakukan proses batandik (menari) mengelilingi tempat pemujaan. Para balian seperti kerasukan saat batandik terus berlangsung hingga larut malam dengan diiringi bunyi gamelan dan gong.

Sebelum prosesi itu berlangsung, ibu-ibu dan remaja wanita yang secara khas mengenakan tapih bahalai (kain batik) terlihat sibuk membersihkan beras, membuat ketupat, memasak sayur, serta memasak lemang yang menjadi pemandangan awal kesibukan mempersiapkan ritual ini.

Sementara para lelaki terlihat mengenakan sentara parang dan mandau di pinggang. Mereka bukan hendak berperang, tetapi itu harus dikenakan saat mereka mempersiapkan janur pemujaan, mengangkut kayu bakar, dan memasak nasi. Kesibukan memasak ini berlangsung setiap hari selama ritual berlangsung.

Sedangkan kegiatan proses Aruh Baharin, kata Narang, balian yang tinggal di Desa Kapul dipersiapkan oleh para balian. Prosesi tersebut berlangsung beberapa hari karena ada beberapa pemanggilan roh leluhur yang harus dilakukan sesuai jumlah tempat pemujaan.

Untuk ritual pembuka, jelasnya, prosesinya disebut Balai Tumarang di mana pemanggilan roh sejumlah raja, termasuk beberapa raja Jawa, yang pernah memiliki kekuasaan hingga ke daerah mereka.

Selanjutnya, melakukan ritual Sampan Dulang atau Kelong. Ritual ini memanggil leluhur Dayak, yakni Balian Jaya yang dikenal dengan sebutan Nini Uri. Berikutnya, Hyang Lembang, ini proses ritual terkait dengan raja- raja dari Kerajaan Banjar masa lampau.

Para balian itu kemudian juga melakukan ritual penghormatan Ritual Dewata, yakni mengisahkan kembali Datu Mangku Raksa Jaya bertapa sehingga mampu menembus alam dewa. Sedangkan menyangkut kejayaan para raja Dayak yang mampu memimpin sembilan benua atau pulau dilakukan dalam prosesi Hyang Dusun.

Pada ritual-ritual tersebut, prosesi yang paling ditunggu warga adalah penyembelihan kerbau. Kali ini ada 5 kerbau. Berbeda dengan permukiman Dayak lainnya yang biasa hewan utama kurban atau sesaji pada ritual adat adalah babi, di desa ini justru hadangan atau kerbau.

”Hadangan dipilih warga sini sudah sejak dulu karena bisa dinikmati siapa pun yang berbeda agama. Bahkan, di kampung ini juga tidak ada yang memelihara babi,” kata Yusdianto, warga Desa Kapul yang menjadi guru agama Buddha di Banjarmasin.

Namun, yang membedakan, warga dan anak-anak berebut mengambil sebagian darah hewan itu kemudian memoleskannya ke masing-masing badan mereka karena percaya bisa membawa keselamatan. Daging kerbau itu menjadi santapan utama dalam pesta padi tersebut.

”Baras hanyar (beras hasil panen) belum bisa dimakan sebelum dilakukan Aruh Baharin. Ibaratnya, pesta ini kami bayar zakat seperti dalam Islam,” kata Narang.

Sedangkan sebagian daging dimasukkan ke dalam miniatur kapal naga dan rumah adat serta beberapa ancak (tempat sesajian) yang diarak balian untuk disajikan kepada dewa dan leluhur.

Menjelang akhir ritual, para balian kembali memberkati semua sesaji yang isinya antara lain ayam, ikan bakar, bermacam kue, batang tanaman, lemang, dan telur. Ada juga penghitungan jumlah uang logam yang diberikan warga sebagai bentuk pembayaran ”pajak” kepada leluhur yang telah memberi mereka rezeki.

Selanjutnya, semua anggota keluarga yang menyelenggarakan ritual tersebut diminta meludahi beberapa batang tanaman yang diikat menjadi satu seraya dilakukan pemberkatan oleh para balian. Ritual ini merupakan simbol membuang segala yang buruk dan kesialan.

Akhirnya sesaji dihanyutkan di Sungai Balangan yang melewati kampung itu. Bagi masyarakat Dayak, ritual ini adalah ungkapan syukur dan harapan agar musim tanam berikut panen padi berhasil baik.

Sumber Bali Post

Selain benih padi Super Toy HL-2 yang telah membuat heboh, masih ada benih padi lain yang berpotensi menimbulkan pro-kontra. Seperti Super Toy, bibit padi MSP ternyata belum lulus proses sertifikasi Badan Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB) Departemen Pertanian. ‘Tetapi sudah mulai mengajukan, karena kita dorong untuk perbaikan,’ kata Menteri Pertanian Anton Apriantono, di Kantor Kepresidenan, Senin (8/9) kemarin.

Anton mengatakan pihaknya telah menerima data mengenai benih padi yang mengambil nama dari mantan Presiden RI itu. Namun, hingga kini benih padi tersebut dinilai belum memenuhi persyaratan yang seperti diharapkan dan masih dalam proses. Untuk itu, pihaknya masih terus meminta perbaikan sesuai dengan protokol yang ada. Atas dasar itu, pemerintah telah mengingatkan kepada perusahaan penjual padi tersebut bahwa benih padi MSP belum boleh dikomersialkan atau diperjualbelikan.

Pada sesi kedua, agenda rapat kabinet terbatas kemarin membahas tentang benih dan pangan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Anton mengatakan sama sekali tidak membahas mengenai kasus Super Toy yang diprotes petani karena saat dipanen ternyata tidak ada isinya. ‘Hanya memberikan penjelasan tentang duduk persoalannya kepada Presiden,’ ujarnya.

Mengenai kasus Super Toy ini, Anton mengaku akan menegur BPSB yang telah meloloskan benih padi Super Toy HL-2. Menurutnya, benih yang dalam status uji coba tidak boleh ditanam lebih dari 10 hektar di tiap lokasi seperti yang dilakukan di Purworejo itu. ‘Itu memang terlalu luas yang di Purworejo (96,2 hektar). Seharusnya dalam setiap tempat enggak boleh lebih dari 10 hektar,’ kata Anton.

Ada dua kesalahan diakui Anton dari kasus tersebut, yaitu pertama adanya kontrak jual-beli antara petani dan PT Sarana Harapan Indopangan (SHI) terhadap benih padi Super Toy HL-2 meski status benih padi tersebut masih dalam penelitian. Kedua, adanya lokasi tanam terlalu luas yang mencapai lebih dari 90 hektar, padahal untuk benih padi yang sedang uji coba hanya diperkenankan ditanam di lokasi yang luasnya tidak lebih dari 10 hektar. (kmb4)

Wasti Atmodjo ,  Contributor ,  Denpasar   |  Mon, 09/08/2008 10:59 AM  |  Bali

Denpasar farmers recently established the Market Farmers’ Association (Aspartan), aiming to expand the market for local agricultural products.

To mark the establishment of the association, on the weekend the group organized a two-day Farmers’ Market in the parking lot east of Puputan Margarana Square, Renon.

The market comprised 50 stalls, selling various agricultural products including processed goods.

These products gained favorable responses from invited guests who came from the hotel, restaurant and supermarket industries.

Products included fresh fruits, vegetables and flowers. Processed products ranged from soy bean milk and crackers, to fish meatballs and Daluman traditional beverage (made from a leaf extract). Also available were various herbal medicines and eco-friendly fertilizers.

One popular stall which attracted a large group was one selling traditional Balinese cakes, including Nusa Penida’s unique ledok porridge.

The market organizers also presented several on-site demonstrations on how to process agricultural products. For example, how to turn corn into ice cream.

Aspartan’s Denpasar chapter head I Made Sutikna said by expanding and establishing new marketing opportunities, the market and the association would assist farmers to marketing their products.

Fifty farmers’ groups had reportedly agreed to join the association so far.

Aspartan was established as part of a nation-wide government program, Sutikna said.

“It’s a new program. Denpasar Aspartan is the second chapter after the Papua chapter was established a few weeks ago,” she said.

Despite being an offspring of a government program, Sutikna stressed that Aspartan was an independent organization.

In order to introduce the association to a wider consumer base, Aspartan would organize a Farmers’ Market on a monthly basis at different sites, including schools.

“A permanent site for the Farmers’ Market would certainly increase our ability to market members’ products,” he added.

The Denpasar administration welcomed the suggestion. Both the city’s secretary, Made Aryana, and head of Bali’s Agriculture Agency, Badra Wisnaya, said they could help the association to get a permanent space for its weekend markets.

“We are still deliberating this subject. We plan to provide the association with a vacant lot next to Renon police station,” Aryana said.

Puputan Margarana Square has become a popular tourist destination and favorite place for Denpasar residents to do their morning and afternoon exercise.

The addition of a farmers’ market, Aryana said, would make the area a more complete public destination.

The city administration, he said, would also allocate a significant amount of soft loans to members of the association.

The establishment of the association also drew enthusiastic responses from farmers and agriculture experts.

Senior lecturer at Udayana University’s Faculty of Agriculture and head of Bali Organic Association (BOA), Luh Kartini, expected the association and markets would strengthen the farmers’ position.

“The association should be able to shorten the distribution chain for agricultural products. In doing so, farmers will get the best prices for their products and consumers will get the best prices (for goods),” she said.

BOA provides training and assistance to numerous villages that are developing organic farming in Bali.

Ratnawati, representing the island’s largest supermarket chain Tiara Dewata, said her company was willing to assist the association by marketing its members’ products.

“It has became our commitment (to help local farmers). In fact, we have reached a stage where we are ready to place the products of organic farming on our shelves,” she said.

“The farmers have agreed to supply us with these products, but still need more time to ensure their ability to provide us with a stable, continuous supply.”

Sumber Kompas | Senin, 8 September 2008 | 00:50 WIB

Seperti halnya petani di Kabupaten Purworejo, petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, juga kecewa terhadap padi Super Toy HL-2. Hasil panen mereka tidak seperti yang dijanjikan petugas dari PT Sarana Harapan Indopangan. Padahal, harga benih Super Toy hampir 10 kali lipat harga benih padi biasa.

Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, Minggu (7/9), ada 5 hektar lahan pertanian di Kecamatan Dolopo dan Kebonsari, Kabupaten Madiun, ditanami padi Super Toy HL-2.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Madiun Wijanto Joko Purnomo mengatakan, saat PT Sarana Harapan Indopangan (SHI) menawarkan benih Super Toy, ia meminta Balai Benih Kabupaten Madiun mengecek. Hasil belum ada tiba-tiba ada acara panen perdana Super Toy di Dolopo pada 7 April oleh Sekretaris Daerah Pemprov Jatim Soekarwo.

Petani Desa Mlilir, Kecamatan Dolopo, Sunadi, menuturkan, tertarik menanam Super Toy di lahan seluas 1.400 meter persegi setelah petugas PT SHI berpromosi, hasil panen Super Toy lebih banyak. Selain itu, sekali tanam bisa tiga kali panen.

Karena itu, ia rela membeli benih Super Toy Rp 75.000 per kilogram. Padahal, benih yang biasa dipakai, IR-64 atau Ciherang, hanya Rp 40.000 per 5 kg. ”Saat panen dua bulan lalu hasil Super Toy hanya 7 kuintal. Padahal, IR-64 atau Ciherang minimal 12 kuintal,” katanya.

Masa tanam Super Toy lebih lama, 4 bulan. Sementara IR-64 atau Ciherang hanya 3 bulan. Kebutuhan pupuk dan insektisida juga lebih banyak. Karena itu, Sunadi dan petani lain membabat Super Toy dan mengganti dengan benih lain.

Sementara itu, Kepala Desa Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Gandung Sumriyadi, Minggu, menerima surat dari PT SHI. Surat yang ditandatangani CEO PT SHI Iswahyudi itu meminta pemerintah desa segera mengirimkan data para petani di areal 96,22 hektar padi Super Toy HL-2 yang dilaporkan gagal panen. Data itu untuk menghitung ganti rugi.

Pada hari yang sama Gandung mengirim data nama petani ke kantor PT SHI di Jakarta. (APA/EGI/THT)

Sumber Kompas | Senin, 8 September 2008 | 03:00 WIB

Musim kemarau ini, sejauh mata memandang, lahan pertanian di Serapuh, Merauke, Papua, kering kerontang. Debu-debu halus beterbangan saat angin bertiup.

Anwar Gebze (40) berusaha menyegarkan tanah dengan menyemprotkan air ke lahannya. Sebuah pompa buatan China dihubungkan dengan selang sepanjang 20 meter yang ujungnya diikatkan pada sebatang bambu. Kedua tangannya memegang bambu dan air menyembur keluar dari ujung selang, membasahi tanah yang hendak ditanami kedelai.

Baru kali pertama Anwar menanam kedelai. Biasanya pria di Kampung Waninggap Nanggo ini menanam padi dan umbi-umbian. Kali ini, ia sedang mempraktikkan pelatihan dari pemerintah setempat yang mengajari petani memanfaatkan lahan kosong agar menghasilkan.

Benih dan pupuk disediakan pemerintah. Bahkan, pada musim kemarau ini, petani juga diberi bahan bakar minyak untuk memompa air dari sungai ke lahan.

”Pemerintah ingin melihat kami bekerja. Asal mau keluar keringat, masyarakat seperti kami akan dibantu,” ujar Blazius Mahuze, ketua kelompok kerja petani Waninggap Nanggo.

Ia mengatakan, pemberdayaan masyarakat asli Papua dalam hal pertanian sedang digalakkan pemerintah setempat. Ini karena sebelumnya mereka hanya kerap menadahkan tangan dengan hanya berharap bupati menjawab pengajuan proposal mereka demi mendapatkan beberapa lembar uang lima puluh ribuan.

Di seberang lahan milik petani Waninggap Nanggo terdapat pemandangan sangat kontras. Tanaman kedelai tumbuh menghijau dengan perawatan telaten oleh penggarapnya serta curahan air yang melimpah.

Ya, itu adalah salah satu lahan pertanian yang menjadi contoh korporasi di Merauke. Lahan itu dikelola salah satu investor yang telah masuk ke Merauke, Grup Medco, dengan mempekerjakan petani asal Satuan Permukiman V atau transmigran dari Jawa. Menurut petani setempat yang dijumpai sedang beristirahat siang, setiap hari mereka dibayar Rp 50.000 per orang.

Lahan yang subur dengan suplai air yang cukup serta digarap oleh petani berpengalaman menjadikan tanaman kedelai tumbuh subur. Menurut rencana, pejabat pemerintah pusat yang akan memanen kedelai ini untuk menandai dimulainya korporasi pertanian di Merauke.

Selain Medco, investor lain pun mulai melirik lahan di ujung timur Indonesia ini. Pada awal Juli lalu, The Jakarta Post mewartakan 15 investor Arab Saudi siap menggarap pertanian Merauke dengan investasi senilai Rp 600 miliar.

Potensi lahan
Sektor pertanian menjadi fokus program pembangunan pemerintah setempat karena Merauke memang memiliki lahan yang terbuka basah yang sangat luas. Program jangka panjang ini dipadukan dalam konsep Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) yang baru diganti namanya menjadi Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

Dalam konsep ini, Merauke menjadi lahan garapan korporasi, tetapi juga menaungi petani lokal. Lahan satu juta hektar dimanfaatkan dalam lima kluster. Tiap kluster seluas 200.000 hektar terdiri atas 40 subkluster.

Berdasarkan dokumen MIRE, Merauke memiliki potensi lahan basah 1.937.291 hektar dengan pemanfaatan hanya 1,2 persen, atau masih ada 1.913.547 hektar lahan yang belum tergarap.

Departemen Kehutanan mengalokasikan 585.000 hektar untuk pengembangan produksi tanaman pangan, khususnya beras, di Merauke. Status lahan tersebut nantinya disewakan kepada swasta dalam bentuk hak guna usaha. Dinas Tanaman Pangan Merauke, pada tahun 2008, juga meningkatkan lahan penanaman padi.

Total 23.744 hektar lahan padi ditargetkan dapat menghasilkan sekitar 80.000 ton gabah kering giling.

Rencana ini tak akan mudah mengingat Merauke hanya mampu satu kali tanam dalam setahun. Jika pun bisa dua kali, itu pun padi gadu yang tidak setiap lahan dapat melakukannya.

Merauke yang memiliki kelimpahan aliran Sungai Digul dan Bian dapat memanfaatkan potensi itu dengan membangun sistem irigasi yang baik. Jika tersistem dengan baik, bukan barang mustahil lahan di Merauke dapat ditanam dan panen dua kali setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Merauke, pada tahun 2006 produksi padi di Kabupaten Merauke mencapai 73.169 ton. Sentra produksi padi terdapat di Distrik Semangga (33,2 persen), Tanah Miring (33,03 persen), dan Kurik (30,9 persen), serta sisanya dari distrik lain.

Perum Bulog Divisi Regional Jayapura mencatat, pengadaan beras dari Merauke hingga awal Agustus lalu 11.000 ton dari target 15.000 ton hingga akhir tahun nanti. Kepala Seksi Humas Bulog Jayapura Kurniawan mengatakan, target 15.000 ton sudah diturunkan dari semula 50.000 ton per tahun.

Prognosa diturunkan karena Bulog melihat untuk sementara ini kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia di Merauke belum mampu menyuplai kebutuhan Bulog. ”Soal infrastruktur pertanian bisa dilakukan, tetapi ketersediaan sumber daya tenaga kerja petani menjadi kendala besar di Merauke,” ujar Kurniawan.

Lumbung beras
Meski masih dihadapkan pada berbagai kendala itu, Kabupaten Merauke tetap dicanangkan sebagai lumbung beras nasional yang menjadi terobosan untuk mencukupi kebutuhan beras nasional. Harga dan permintaan pangan yang semakin tinggi menjadikan beras kembali menjadi primadona komoditas ekonomi di Asia. Berbagai perusahaan investor pertanian mulai masuk untuk meminang sejumlah lahan di ujung timur Indonesia ini.

Korporasi pertanian memang salah satu cara cepat untuk mengembangkan pertanian di kawasan Indonesia timur ini. Namun, perlu diingat, korporasi atau bisnis mau tidak mau membutuhkan sejumlah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman. Petani dan ahli pertanian dari luar daerah pasti didatangkan untuk mengolah tanah guna mendatangkan keuntungan bagi investor.

Namun, bagaimana dengan petani lokal atau masyarakat asli Papua setempat yang belum begitu mahir mengelola pertanian? Akankah mereka ditinggalkan demi mempercepat laju keuntungan? Jangan dilupakan juga, hasil pertanian juga perlu diutamakan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional, baru memikirkan ekspor.

Dalam sebuah korporasi, petani penggarap akan terserap ke dalam korporasi itu. Lalu, bagaimana dengan masyarakat lokal atau masyarakat asli setempat yang notabene ”tuan tanah”?

Keterlibatan masyarakat lokal atau masyarakat asli setempat harus selalu diperhatikan. Mereka juga wajib diberi kesempatan menjadi pemilik usaha pertanian sekaligus memiliki keahlian dan kemampuan menggarap sawah.

Saat ini masyarakat asli Merauke atau suku Marind mendapat sejumlah kemudahan untuk mendapatkan pupuk dan bibit. Asal mau berkeringat di bawah sengatan matahari untuk menggarap lahan, mereka akan mendapat pupuk dan bibit gratis dari dinas tanaman pangan setempat. Alat penggaru pun disediakan per kelompok tani.

Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Merauke Stanislauz Gebze berharap agar program tersebut mampu memajukan kehidupan masyarakat setempat menyusul setelah sekian lama kemampuan bertaninya tertinggal dibandingkan dengan masyarakat transmigrasi asal Jawa. Ini agar masyarakat asli setempat tak hanya jadi penonton agroindustri. Ia juga tak rela masyarakat asli hanya jadi penonton agroindustri.

Apalagi, jika cuma kuli di lahan sendiri. (ICHWAN SUSANTO)

Sumber Kompas | Sabtu, 6 September 2008 | 00:03 WIB

Kisah tentang staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertambah. Bukan dari staf khusus bidang hukum Denny Indrayana yang baru diangkat dan berkantor di Istana. Kisah itu muncul dari staf khusus lama, Heru Lelono.

Kisah terakhir adalah Blue Energy. Kisah penuh misteri pencarian bahan bakar alternatif ini juga muncul dari Heru. Dalam kisah ini, selain Heru, mencuat nama Djoko Suprapto.

Hubungan Heru dengan Djoko adalah hubungan bisnis. Heru adalah Komisaris Utama Sarana Harapan Indogrup (SHI) yang membawahi tiga perusahaan, yaitu Sarana Harapan Indohidro, Sarana Harapan Indopangan, dan Sarana Harapan Indopower. Djoko peneliti pada laboratorium Sarana Harapan Indohidro.

Presiden terbawa-bawa dalam Blue Energy lantaran ikut mempromosikan dan memberikan dukungan untuk proyek SHI.

Ada hubungan
Sejak September 2002, Yudhoyono diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Indonesia Bersatu (GIB). Heru adalah Sekretaris Umum GIB. Ketua Umum GIB adalah Suko Sudarso.

Kedekatan ganda di Istana dan di GIB membuat Heru memiliki hotline dengan Yudhoyono. Ketika mencuat kisah Super Toy HL-2, hotline tetap terjaga. Presiden menelepon Heru yang melekat ke Yudhoyono jauh sebelum menjadi presiden.

Super Toy HL-2 adalah varietas padi yang ditanam di lahan 103 hektar di Desa Grabag, Purworejo, Jawa Tengah, sejak Desember 2007. Saat panen raya perdana di kampung halaman Ny Ani Yudhoyono ini, Presiden datang dan memberi dukungan.

Super Toy HL-2 yang belum memiliki sertifikasi dipromosikan dapat dipanen tiga kali per tahun, tanpa perlu menanam ulang bibit. Kapasitas panen 15,5 ton gabah per hektar.

Optimisme Presiden terhadap Super Toy HL-2 mencuat. Menurut SHI, Super Toy HL-2 ditemukan Tuyung Supriyadi dengan menyilangkan Rojo Lele dan Pandan Wangi. Tuyung saat ini berkantor di laboratorium SHI di Cikeas, Bogor. Sebelumnya, Tuyung adalah pegawai perusahaan benih milik pengusaha Korea.

Nama Super Toy HL-2 adalah gabungan nama Tuyung sebagai penemu dan Heru Lelono sebagai pembuka jalan penyebaran benih. ”Pak Tuyung ingin menghormati Pak Heru sehingga varietasnya diberi nama tambahan HL,” ujar CEO SHI Iswahyudi yang di GIB menjabat wakil sekretaris umum.

HL menjadi nama sandi Heru. Sebelum merapat ke Yudhoyono, HL adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. VW Caravelle warna biru yang kini digunakan Heru juga diakhiri huruf HL setelah nomor B 1255.

Untuk kedekatannya dengan Yudhoyono, Heru mengaku memiliki komitmen pribadi. Karena itu, ketika ada desakan mundur, Heru tenang-tenang saja. Desakan mundur dikemukakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok. ”Kalau saya memperburuk citra dan membuat SBY seperti orang bodoh, pasti saya sudah dipecat,” ujar Heru.

Heru mengatakan, SBY bukan boneka yang bisa dibawa ke sejumlah proyek yang digagasnya. Super Toy, Super HL. (INU)

Sumber Kompas | Sabtu, 6 September 2008 | 03:00 WIB

Padi Super Toy HL-2 belum bisa disebut varietas baru, melainkan calon varietas. Jenis padi itu belum lolos uji kelayakan dan uji unggul mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pengujian dan Pelepasan Tanaman Varietas Baru.

Hal itu dinyatakan Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah Aris Budiono, Jumat (5/9) di Kota Semarang. Penanaman padi Super Toy HL-2 di Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Purworejo, dilakukan tanpa melibatkan Dinas Pertanian Provinsi Jateng maupun Dinas Pertanian Purworejo.

Hal serupa dikemukakan Ketua Badan Benih Nasional yang juga Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso. Keunggulan calon varietas, seperti produktivitas, sifat tanaman, ketahanan terhadap hama penyakit, harus diuji agar layak untuk diperdagangkan. Benih varietas baru juga harus mendapat sertifikat dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebelum dijual kepada petani. Hal ini untuk melindungi petani agar tidak tertipu. Memperdagangkan calon varietas bertentangan dengan UU No 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Meski belum menjalani pelepasan varietas, Super Toy HL-2 boleh ditanam petani, tetapi sifatnya uji multilokasi, tidak dijual atau petani dipaksa menanam.

Menurut Aris, dari areal tanaman padi Super Toy HL-2 seluas 103 hektar di Grabag, sekitar 72 ha gagal panen. Sisanya bisa panen, tetapi hasilnya hanya 1,3 ton per hektar.

Bupati Purworejo Kelik Sumrahadi, Jumat, menyatakan, Pemkab Purworejo tidak pernah ikut campur tangan dalam kesepakatan antara PT Sarana Harapan Indopangan (SHI) dan petani. ”Kami hanya membantu mengawasi jalannya proyek penanaman percontohan Super Toy HL-2 di lahan milik masyarakat,” ujarnya. Pengawasan melibatkan dinas pengairan serta dinas pertanian dan peternakan.

Menurut Kelik, tahun 2007 PT SHI memaparkan rencana penanaman percontohan Super Toy HL-2 di Purworejo. Ia yang pernah jadi Kepala Desa Grabag selama 29 tahun mengusulkan desa itu sebagai lokasi percontohan. Ia juga kerap hadir dalam acara sosialisasi PT SHI, tetapi tak memberikan instruksi apa pun.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Purworejo Jumali mengatakan, pihaknya sedang mendata total kerusakan dan gagal panen yang diderita petani. Data akan diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan benih padi IR-64 atau Ciherang.

Januari 2008, padi Super Toy HL-2 ditanam di areal 103 ha yang digarap 449 petani. PT SHI menjanjikan padi ini mampu menghasilkan 14,6 ton gabah kering panen (GKP) per hektar. Namun, saat panen perdana, rata-rata petani hanya memanen 3,5 ton GKP per hektar.

Sukinah (37), salah seorang petani, mengatakan, sejak awal sudah meragukan keunggulan yang dipaparkan PT SHI. ”Namun, PT SHI menyatakan padi ini wajib kami tanam,” katanya.

Pada panen April lalu, ia hanya mendapat 5 kuintal GKP dari 0,3 ha sawahnya. Padahal, pada musim hujan, produksi GKP padi jenis IR-64 mencapai 1 ton. Pada musim panen September ini, ia hanya mendapat 2 kuintal, padahal kalau IR-64 mendapat 8,5 kuintal GKP. Hal yang sama dialami Saeroji.

Adapun petani Danu mengaku sama sekali tak memiliki gabah di rumah karena satu hektar sawahnya gagal panen. ”Untuk mencukupi kebutuhan makan sehari- hari, saya terpaksa utang tetangga,” ujarnya.

Kepada wartawan di Jakarta, CEO PT SHI Iswahyudi mengaku tak tahu mengapa padi Super Toy HL-2 gagal dalam panen kedua. Ia berjanji menyelesaikan masalah itu dengan petani dalam satu minggu.

”Pesan dari Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), tak boleh ada petani dirugikan karena proyek ini. Selesaikan paling lambat minggu depan bekerja sama dengan Bupati Purworejo,” ujar anggota staf khusus Presiden, Heru Leolono, yang juga Komisaris Utama SHI pada kesempatan sama.

Soal keterlibatan Presiden dalam panen raya padi Super Toy di Desa Grabag April lalu, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengemukakan, Presiden hanya memenuhi undangan.

Wapres Muhammad Jusuf Kalla di Istana Wapres menyatakan, PT SHI harus bertanggung jawab. (WHO/MAS/EGI/INU/HAR)

Sumber Kompas | Jumat, 5 September 2008 | 01:10 WIB

Areal percontohan penanaman padi varietas baru Super Toy HL-2 seluas 96,22 hektar di Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, kini gagal panen. Petani yang kecewa menuntut ganti rugi kegagalan itu kepada investor proyek, PT Sarana Harapan Indopangan, Rp 1.649.472.500.

”Jika dalam seminggu ganti rugi tidak dipenuhi, kami akan berupaya mengajukan tuntutan melalui jalur hukum,” ujar Kepala Desa Grabag Gandung Sumriyadi, Kamis (4/9). Tuntutan ganti rugi sudah dikirim ke PT Sarana Harapan Indopangan (SHI). Ganti rugi dihitung Rp 24.000 per ubin. Satu hektar setara dengan 714,28 ubin.

Sehari sebelumnya, ungkap Gandung, 40 petani yang telah menanam padi varietas Super Toy HL-2 menebas dan membakar seluruh tanaman padi milik mereka yang rusak dan gagal panen seluas ratusan ubin. Upaya itu dilakukan sebagai ungkapan kekesalan dan kekecewaan petani karena tak mendapatkan kejelasan tentang ganti rugi gagal panen dari PT SHI.

Sebelumnya, proyek percontohan penanaman padi Super Toy HL-2 ini ditawarkan oleh lembaga bernama Gerakan Indonesia Bersatu (GIB) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo. Dalam pembicaraan itu, GIB menerangkan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, proyek ini akan ditangani PT SHI. Setelah mendapatkan izin dari pemkab, penanaman dimulai pada akhir 2007.

Awalnya, penanaman dilakukan di areal 103 hektar. Ketika itu petani menyambut dengan sukacita karena benih padi tersebut akan mampu mendongkrak hasil panen hingga 15 ton gabah per hektar atau setara 10 ton beras. (egi)