Berguru Hidup pada Gumuk Pasir

Sumber Kompas | Jumat, 11 April 2008 | 00:38 WIB

Ladang itu awalnya padang pasir kering kerontang. Warnanya hitam mengilat, melepuhkan kaki di siang hari yang terik. Jaraknya sekitar 50 meter dari laut, di selatan Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta. Suasananya sunyi yang mati. Kehidupan seperti raib.

Di gundukan pasir—istilah setempat gumuk pasir—itulah Sukarman muda yang resah membuang gundah. Sudah tiga tahun sejak menyelesaikan studinya pada Program D-3 Akademi Perindustrian Yogyakarta, dia belum juga mendapat pekerjaan. Sudah dicobanya merantau ke Jakarta, Bandung, hingga Palembang, tetapi hasilnya nol besar.

Suatu pagi pada pertengahan 1985, gerimis menemaninya duduk di atas gumuk pasir. Dalam suasana hati yang lelah dan hampir patah, pandangannya seperti disedot tiga batang tanaman cabai merah yang tumbuh di atas seonggok kotoran sapi kering di pasir. Tak luar biasa, sebenarnya. Tetapi, entah mengapa, pemandangan itu mulai mengusik benaknya.

”Mungkin ada orang yang tidak sengaja membuang cabai di situ,” pikir Sukarman.

Kuasai tanah Ex HGU, dua petani Sidrap ditahan

Berita Bumi Amrullah Amsar – 26 Oct 2007

Sekitar 200-an masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Massompungloloe, Desa Sidenreng, Kecamatan Watangsidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulsel, menguasai tanah Ex HGU PT. Sanusi dan PT. Sapco yang ditinggal terlantar sejak tahun 1990. Kedua perusahaan tersebut meninggalkan lokasi yang akhirnya menjadi lahan tidur lantaran kontrak karyanya telah berakhir dan juga menderita kalah di Pengadilan Negeri Sidrap oleh Kelompok Tani Massompungloloe yang dimotori oleh Muhammadong dan teman-teman.

Namun tindakan menguasai tanah Ex HGU tersebut oleh pemerintah setempat dinilai sebagai tindakan melawan hukum. Akibatnya pada bulan Maret 2007, bupati melaporkan Muhammadong dan teman-teman ke Polres Sidrap dengan tuduhan penyerobotan lahan. Muhammdong pun saat itu dipanggil untuk dimintai keterangan di depan penyidik Polres Sidrap yang kala itu Kasat Reskrim AKP Ade Noho yang bertindak sebagai penyidik. Sesaat setelah pemeriksaan berjalan, akhirnya pihak kepolisian Resort Sidrap memutuskan untuk memasang police line di Sekretariat Kelompok Tani Massompungloloe tersebut.

Para petani tidak menerima baik tindakan polisi tersebut. Untuk itu petani melakukan perlawanan. Tak pelak kontak fisik hari itu tidak dapat dihindari. Untungnya jumlah aparat lebih kecil dari jumlah petani, sehingga aparat sempat mengalah dan kembali ke markasnya di Pangkajene Sidrap.

Reforma Agraria Jalan Paling Tepat Akhiri Konflik

Kompas Sabtu, 27 Oktober 2007

Sidik Pramono

Tanah adalah hak milik sampai mati. Namun, kondisi pertanahan di Indonesia karut-marut, masalah bertambah dari waktu ke waktu. Rakyat kecil semakin kehilangan akses pada penguasaan tanah. Di sisi lain, penguasaan aset oleh bangsa lain membuat kita menjadi kuli di negeri sendiri. Kabar gembira muncul ketika pemerintah menjanjikan akan melaksanakan program Reforma Agraria Nasional mulai tahun ini.

Lahan seluas 8,15 juta hektar akan dibagikan pemerintah mulai 2007 hingga 2014. Diperkirakan, 6 juta hektar untuk masyarakat miskin dan 2,15 juta hektar untuk pengusaha guna usaha produktif yang melibatkan petani perkebunan.

Upaya yang layak diapresiasi sekalipun bagi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Usep Setiawan semuanya harus ditunggu realisasinya di lapangan. Berikut kutipan wawancara Kompas dengan Usep yang dilakukan dalam berbagai kesempatan.

2.000 Hektar Lahan Belum Bisa Ditanami Padi

Sabtu, 27 Oktober 2007 

SIDOARJO, KOMPAS – Karena masih rusaknya saluran irigasi oleh lumpur Lapindo, sekitar 2.000 hektar lahan di Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terancam tidak bisa ditanami padi. Hingga kini, belum ada saluran irigasi pengganti untuk mengairi lahan itu.

Luas lahan hingga mencapai 2.000 hektar yang tidak bisa ditanami itu dikemukakan Kepala Seksi Produksi Padi, Palawija, dan Hortikultura Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo Heksa Widagdo.

Lahan yang terancam tidak bisa ditanami padi itu, di antaranya, berlokasi di Padukuhan Gempolgunting, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan pengamatan, saluran irigasi yang mengalirkan air ke lahan seluas 13,8 hektar itu rusak oleh lumpur.