Siaran Pers Peringatan Hari Pangan Sedunia

16 Oktober 2007

Saatnya Mengguggat Kegagalan Negara dalam Memenuhi Hak Atas Pangan Warga Negara, dan Saatnya Rakyat Mewujudkan Kedaulatan Pangan

Di bulan November 1996, Pemerintah Republik Indonesia mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Sedunia yang diselenggarakan oleh FAO (Food and Agriculutural Organization), sebuah pertemuan yang mengakui pangan adalah hal hak yang paling asasi. Di waktu yang sama, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, sebuah undang-undang yang mengakui bahwa pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Kini setelah 11 tahun, negara masih gagal memenuhi hak atas pangan warga negaranya. Terbukti, dengan masih banyaknya korban bermunculan di sejumlah daerah akibat kasus gizi buruk (malnutrition) dan busung lapar (hunger) yang membawa kematian dan cacat permanen. Ironisnya, hal itu terjadi di pedesaan yang tadinya justru terjadi di daerah produsen pangan. Kasus bergizi buruk kini mulai menjangkiti anak-anak di ibu kota negara, Jakarta.

Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) oleh pemerintah Republik Indonesia lewat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) juga belum membuat negara lebih bertanggungjawab. Meski dalam konvenan itu ditegaskan bahwa negara berkewajiban memenuhi dan melindungi hak atas pangan rakyat, persoalan pangan makin parah seperti terlihat dari berbagai masalah : kelangkaan minyak goreng dan minyak tanah, naiknya harga susu untuk anak balita, kekeringan, bencana alam, semakin rendahnya kemampuan beli masyarakat, pangan yang tercemar zat kimia berbahaya dan virus penyakit dan seterus yang menunjukan salah urus negara di bidang perekonomian, pertanian, perburuhan, dan hak asasi manusia.

Situasi pangan yang semakin memburuk ini lah yang menjadi latar belakang perlunya memanfaatkan momen peringatan HPS 2007 sebagai saat yang tepat bagi rakyat untruk menuntut tanggungjawab negara memenuhi hak atas pangan dan berjuang demi kedaulatan rakyat atas pangan.

Apa yang dilakukan organisasi masyarakat sipil dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas pangan, sesungguhnya adalah upaya untuk menciptakan kemandirian bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial serta agar mekanisme nasional hak asasi manusia dapat berfungsi, karena hukum hak asasi manusia internasional menuntut adanya national obligation atas hak asasi manusia.

Sebagai wujud perlindungan kepada hak atas pangan (rights to food), Komisi HAM PBB (Commision on Human Rights) lewat resolution 2000/10 of 17 April 2000 dan resolution 2001 0f 20 April 2001 telah membentuk Special Rapporteur on the right to food (Pelapor Khusus Hak Atas Pangan. Hasil-hasil temuan dari Special Rapporteur kemudian akan disampaikan dalam World Food Summit: ”Five Years Later”, yang diselenggarakan oleh FAO (Food and Agricultue Organization) yang telah berlangsung 10-13 Juli 2002 dan akan diselenggarakan lagi hingga tahun 2015 sebagai ruang untuk mengevaluasi hasil-hasil dari kesepakatan Roma tahun 1996 (Rome Declaration on World Food Security) yang berisi komitmen negara-negara peserta untuk memenuhi hak atas pangan.

KTT Pangan Sedunia 2006 menunjukan bahwa angka kelaparan sedunia tidak semakin menurun bahkan cenderung meningkat. Hal ini tentu menjadi evaluasi besar bagi dominasi dan hegemoni dan neoliberalisme, perusahaan-perusahaan transnasional, lembaga-lembaga keuangan internasional (IMF dan Worl Bank) dan Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) di bidang ekonomi internasional.

Namun justru kebijakan dan produk hukum negara Indonesia akhir-akhir ini yang terkait dengan persoalan pangan justru dipengaruhi agenda dan agen-agen neo liberalisme. Termasuk juga rencana redistribusi lahan oleh pemerintah yang dipayungi Progam Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) guna meredistribusikan tanah demi mengurangi kemiskinan dan menciptakan ketahanan pangan, justru akan membukan lahan besar-besaran bagi investasi perkebunan sawit ketika progam tersebut tidak dimaksudkan untuk menghentikan konflik agraria, tidak menyerap aspirasi organisasi massa kaum tani (petani) produsen pangan, dan tidak mencegah alih fungsi lahan pertanian.

Oleh karena itu, kami dari Aliansi Rakyat Peduli Pangan menyatakan sikap:

  1. Reforma agraria dan kenaikan upah buruh adalah jalan pemenuhan Hak Atas Pangan.
  2. Perlu diselenggarakan pembaruan hukum dan kebijakan publik serta badan-badan negara terkait dengan hak atas pangan dengan merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) Jakarta, 16 Oktober 2007
  3. Penghentian impor beras dan benih padi hibrida serta penggunaan benih transgenik karena merugikan petani produsen pangan

Jakarta, 16 Oktober 2007

Aliansi Masyarakat Peduli Pangan:
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice, Federasi Serikat Petani Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Solidaritas Perempuan, Konpholindo.

One response to “Siaran Pers Peringatan Hari Pangan Sedunia

  1. kita harus bergerak!! bukan hanya menyikapi!!

    turun langsung ke desa, bina desa itu, dan terapkan teknologi pangan disana.

    kita perlu bergerak,

    SUDAH BERGERAKKAH KITA DENGAN LANGKAH KONKRIT TURUN KE DESA DAN MEMBINA DESA ITU???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s