Negara dan Kemiskinan

Media Indonesia, 22 Oktober 2007

ADA ambisi dunia bahwa pada 2015 separuh orang miskin di kolong langit ini dapat diangkat dari kepapaannya. Tekad yang ekstrem itu dikumandangkan baik oleh negara kaya maupun negara miskin, termasuk Indonesia, di bawah payung PBB.

Kebulatan hati itu dirumuskan sebagai salah satu pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) yang kemudian lebih populer dengan singkatannya MDG’s. Dan pada Rabu (17/10) lalu, bersama jutaan orang di berbagai negara, anak bangsa ini pun ikut menggelorakan semangat untuk mengurangi kemiskinan itu dengan kampanye Bangkit dan Suarakan!

Menurut statistik resmi (Juli 2007) di negeri ini terdapat 37,17 juta orang miskin. Ada yang tidak percaya karena berpandangan jumlah orang miskin di negeri ini jauh lebih banyak lagi.

Kontroversi jumlah orang miskin patut terjadi karena bergantung kepada ukuran yang dipakai. Bank Dunia memakai ukuran kemiskinan dengan batas pendapatan US$1 per hari. BPS menggunakan garis kemiskinan makanan, yaitu setara dengan pemenuhan 2.100 kalori per hari. Yang terakhir ini juga ukuran yang mengundang kritik tajam karena tidak menangkap kompleksitas kemiskinan yang multidimensi.

Orang miskin tidak saja kelaparan, tetapi juga buta huruf (miskin akses pendidikan), sakit-sakitan (miskin akses kesehatan), perumahan yang tidak layak, dan pakaian compang-camping. Berapa banyak tepatnya anak bangsa ini yang tergolong miskin multidimensional itu? Patut diragukan bahwa jumlahnya hanya sekitar 37 juta orang!

Memberantas kemiskinan jelas memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebab, hanya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itulah lapangan kerja dapat diciptakan.

Tetapi, pertumbuhan ekonomi bisa menyesatkan bila tidak disertai pemerataan. Oleh karena itu, negara harus terus membangun pelayanan sosial dasar kesehatan dan pendidikan bagi orang miskin. Dalam perspektif itu, daripada uang negara dihambur-hamburkan untuk membiayai ujian nasional setiap tahun di seluruh Indonesia, jauh lebih berguna jika uangnya digunakan untuk memberikan pelayanan sosial dasar yang gratis bagi rakyat miskin.

Orang miskin bisa bertambah oleh karena datangnya malapetaka, baik malapetaka alam seperti tsunami dan gempa bumi maupun malapetaka makroekonomi seperti krisis moneter. Itulah sebabnya, negara pun harus selalu mempersiapkan pengamanan sosial bagi rakyatnya, yang sesewaktu bisa mendadak jatuh miskin di luar kehendaknya.

Orang miskin banyak berada di desa. Yang paling banyak disebut miskin itu adalah petani. Salah satu penyebabnya petani tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil pertanian yang menguntungkan mereka. Sebaliknya, dengan impor beras, petani beras di negara lain yang lebih diuntungkan.

Pelajaran juga bisa diserap dari keteladanan Muhammad Yunus dari Bangladesh. Yaitu memperkuat kapital orang miskin melalui perbankan. Harus ada bank pemerintah yang direstui untuk mengambil peranan itu. Harus ada visi lain selain menjadikan bank pemerintah sebagai binatang ekonomi yang dipacu dengan target dividen. Juga harus ada pandangan lain sehingga bankir pemerintah tidak takut diseret jaksa ke Gedung Bundar karena kredit macet.

Alhasil, memberantas kemiskinan jelas memerlukan berbagai keberanian negara untuk memang memihak kepada yang miskin. Keberpihakan yang celakanya masih lebih banyak berupa slogan ketimbang aksi nyata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s