Pembukaan perkebunan sawit tak mampu sejahterakan masyarakat Papua

Dominggus A. Mampioper

Berita Bumi – 23 Oct 2007

Pembukaan lahan untuk perkebunan sawit tak selamanya mendapat restu dari masyarakat sekitarnya. Meski alasannya untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah. Beberapa tokoh masyarakat di Papua memberikan pendapatnya tentang pembukaan perkebunan sawit.

Dosen Fakultas Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Cenderawasih, Hans Kaiway tidak begitu yakin untuk pengembangan ekonomi masyarakat melalui pembukaan lahan baru sebagai kawasan perkebunan kelapa sawit. Menurutnya sebaiknya pemanfaatannya dalam carbon trade sesuai REDD. Pastor Neles Tabay juga menyangsikan kalau pembukaan perkebunan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, sebab kebiasaan untuk terlibat dalam sektor perkebunan atau industri membutuhkan waktu lama.

Pasalnya selama ini sektor perkebunan banyak memanfaatkan tenaga kerja tetapi dari luar Papua, terkecuali masyarakat dari Pegunungan Tengah Papua yang sudah mengenal pola-pola pertanian menetap dalam mengelola lahan mereka.

Septer J. Manufandu, Sekretaris Foker (LSM Papua) memberikan contoh perkebunan kelapa sawit di Prafi Manokwari dan di Arso yang hampir sebagian besar pengelolaan lahannya dilakukan oleh masyarakat transmigran. Sedangkan penduduk Arso sendiri masih memanfaatkan lahan mereka sebagai tempat berburu.

Saat ini di Kabupaten Keerom ada rencana pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru di sekitar Distrik Waris. Lahan seluas 26.000.000 hektar itu akan dibangun 20.000 hektar perkebunan baru dan 6.000 hektar sebagai lokasi pabrik dan permukiman karyawan dan staf.

Untuk ekspor

Jika melihat sejarah pemanfaatan sektor kehutanan di tanah Papua, memang dimulai sejak penjajahan pemerintah Belanda melalui Nederlands Nieuw Guinea dengan membangun pusat kehutanan di Manokwari.

Sekitar tahun 1955, Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea membangun pabrik pengelolaan kayu untuk diekspor. Dalam buku Papua on the Threshold of Self Determination ditulis “…towing timber out to Manokwari, timber export….”. Dari Manokwari kayu sawmill itu dikirim keluar Papua untuk diekspor dan juga untuk pembangunan perumahan di seluruh tanah Papua.

Kembalinya tanah Papua ke dalam pangkuan NKRI lebih meningkatkan lagi aktivitas pemanfaatan sumber daya alam termasuk pengelolaan hutan. Apalagi saat itu ekonomi Pemerintah Indonesia masih membutuhkan dana sehingga investasi menjadi salah satu andalannya. Pada tahun 1967 PT Freeport Indonesia dan Bechtel Construction mulai membuka hutan dan dataran bakau Mimika dan Cartensz untuk mulai menggali tembaga, emas, dan perak.

Kemudian kegiatan FUNDWI di Papua membuka sawmill di daerah Holtekamp Kota Jayapura sekitar tahun 1968, yang kemudian dikelola oleh PT Hanuratta. Selanjutnya kegiatan HPH mulai marak di Provinsi Irian Jaya dan pembagian areal hutan kepada para investor mulai dilakukan tanpa melibatkan masyarakat di sekitar hutan.

Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Tanah Papua dimulai tahun 1975-1990 hanya terdapat 20 perusahaan (21 unit), tahun 1991-1995 tercatat penambahan 27 perusahaan (33 unit) dan tahun 1996-2000 ada 7 perusahaan lagi, sehingga total seluruhnya mencapai 54 perusahaan pemegang HPH di Tanah Papua. Namun yang masih beroperasi awal tahun 2000 tinggal 23 HPH saja, tetapi itu pun tidak berjalan dan stagnan, selebihnya tinggal menunggu waktu untuk guling tikar.

Menurut data dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua pada 2007 ini, tercatat jumlah HPH/IUPHHK yang mendapatkan ijin konsesi sebanyak 35 unit dan yang aktif hanya 15 unit dan selebihnya stagnan sebanyak 20 HPH.

Pemegang Hak Pengusahaan Hutan di Provinsi Papua diberikan target penebangan tahunan (AAC) selama tahun 1995/1996 sampai 1999/2000 rata-rata 24.460-250.680 m3/tahun dari target 5.533.817 m3/tahun (22 %) sebelumnya setiap perusahaan. Padahal rata-rata yang akan habis masa berlakunya sampai dengan tahun 2018 dan untuk mencabut pemegang HPH dibutuhkan proses panjang karena mereka sudah membayar ijin untuk pengelolaannya sebelum melakukan operasi di areal konsesi mereka.

Laju deforestasi di Papua cukup tinggi, data Baplan (2002) menunjukkan rata-rata laju deforestasi pada periode 1985-1997 mencapai 117,523 ha per tahun. Sedangkan data terakhir dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Papua melalui Kepala Balai, Noak Kapisa, laju deforestasi sebesar 0,13 juta hektar per tahun atau 130.000 hektar per tahun.

Sedangkan jenis-jenis kayu yang bernilai ekonomis di Provinsi Papua adalah jenis matoa (Poteia spp), medang (Litsea spp), bintanggur (Callophyllum spp), libani (Pterigatha spp), tertentang (Campnosperma), kayu susu (Alstonia spp), Duabangga mallucana, Manilkara spp, Homalium futidumbena, binuang (Octomeles sumatrana) dan merbau (Instia spp).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s