Kemiskinan, Minyak, dan Ingar-bingar Perubahan Iklim

Sumber Kompas

Francis Wahono

Mengurangi jumlah orang miskin hingga separuhnya pada 2015 adalah Tujuan Pembangunan Abad Milenium PBB. Namun, tujuan itu akan kian jauh bila perang, bencana alam, kebijakan global ataupun nasional termasuk kenaikan harga BBM bertubitubi, tidak pernah berhenti.

Ingar-bingar jelang perhelatan mondial kerangka aksi perubahan iklim di Bali mendatang serta terpilihnya Al Gore, salah satu tokoh penggeraknya, sebagai penerima hadiah Nobel Perdamaian 2007 juga bukan merupakan panasea sekejap mata. Bahkan, kalau salah kebijakan dan langkah, terapi perubahan iklim terhadap permasalahan kemiskinan yang terkait pemborosan energi yang polutif justru akan menjadi bumerang.

Tulisan pendek ini hendak mencoba memetakan nasib masyarakat miskin itu sendiri dalam tali-temali kemiskinan, krisis energi, dan ingar-bingar perubahan iklim. Sebagaimana Dudley Seers (1969) menaruh nasib masyarakat miskin sebagai centrum penyelesaian persoalan pembangunan pada awal tahun 1970-an, pada tahun 2000-an ini kita hendaknya menaruh nasib masyarakat miskin sebagai titik berangkat penyelesaian krisis energi dalam kaitan perubahan iklim.

Hal pragmatis
Sejauh ini tampaknya diskusi mengenai kerangka kebijakan dan aksi perubahan iklim secara simbolis terfokus kepada hal pragmatis bagaimana pengurangan polusi karbon di belahan negara-negara miskin Selatan dapat ditukarpasarkan di pasar-pengurangan-karbon Chicago dengan sekian dollar AS dari negara-negara kaya Utara, sebagai “harga penebusan dosa” industri-industri polutif di Utara yang juga menggurita di Selatan.

Dengan cara itu, yang akan terjadi dari pembagian “uang tebusan dosa”, sekurangnya ada tiga hal.

Pertama, para pelaku penyumbang pemanasan global sudah cuci tangan, seperti Pilatus terhadap Yesus.

Kedua, para rente ekonomi dari “uang tebusan dosa” cenderung menjadi pimpinan proyek di Selatan dengan semua kerentanannya terhadap korupsi dan manipulasi.

Ketiga, cara pembagian seperti itu condong untuk sesedikit mungkin melibatkan korban langsung dari pengotoran dan degradasi lingkungan seperti petani, nelayan kecil, dan masyarakat adat.

Dari segi pemborosan energi dunia yang dengan kenaikan harga minyak bertubi-tubi telah mengarah ke krisis, nasib orang miskin tidak hanya ditentukan kenaikan harga minyak, tetapi terbentuknya orang miskin juga disebabkan oleh pemborosan energi tak terbarukan itu.

Pemborosan energi
Pola pemborosan energi tak terbarukan yang akan membenturkan derap pertumbuhan ekonomi pada kematiannya terus terjadi sejak Club of Rome awal tahun 1970-an sampai sekarang, saat kebijakan energi dunia tidak pernah beranjak dari cara konsumsi energi Revolusi Industri.

Bahkan panasea yang ditawarkan EF Schumacher dengan “ekonomi Buddhist” dan “appropriate technology” sedikit sekali diikuti para pengambil kebijakan tingkat negara, pabrik ataupun masyarakat sipil. Yang terjadi adalah keterlambatan, yang sayang, masih hendak diselesaikan secara teknis pragmatis pula. Akibatnya, kemiskinan—kendati hendak dipangkas separuh pada tahun 2015—tetap akan menyertai kita bahkan semakin masif.

Contoh pengaruh kenaikan harga energi bertubi-tubi bagi masyarakat miskin dapat dilihat pada tabel. Dari tabel data penelitian di dua desa di Jawa Tengah itu dapat dibaca, selama kurun waktu hampir 15 tahun, masyarakat miskin telah lebih dipermiskin dalam kemampuan mengonsumsi makanan sebanyak 6,2 persen (dari 63,8 persen turun ke 57,6 persen), selain dipermiskin dalam kemampuan membiayai pelayanan kesehatan sebanyak 1,5 persen (dari 4,0 persen turun ke 2,5 persen). Dengan asumsi krisis moneter sudah usai, proses pemiskinan itu terutama disebabkan terjadinya kenaikan bertubi-tubi harga energi BBM dan listrik sehingga memaksa masyarakat miskin meningkatkan alokasi pengeluaran untuk energi sebanyak 1,7 persen.

Kenaikan harga energi yang terus-menerus mendorong inflasi pada banyak sektor, yang pada gilirannya memaksa masyarakat miskin secara drastis menaikkan alokasi pengeluaran untuk pendidikan sebanyak 4,3 persen, disusul pengeluaran untuk angkutan sebanyak 0,9 persen.

Anehnya, pengeluaran untuk barang mewah umumnya berupa perhiasan emas dan tabungan—biasanya berupa pembelian binatang seperti sapi—justru menaik, masing-masing 1,1 persen dan 0,9 persen.

Bila dikorek lebih dalam, kenaikan pengeluaran untuk perhiasan emas dan binatang seperti sapi amat logis: dalam hidup yang penuh risiko keuangan, menyimpan emas dan memelihara sapi adalah bentuk menjaga aman fluktuasi ekonomi. Singkat kata, kemiskinan yang dulu acap disebabkan berkurangnya persediaan pangan, kini didorong kebijakan penaikan harga energi bertubi-tubi.

Di kalangan masyarakat berada pun terjadi pengurangan konsumsi makanan sebesar 5,3 persen guna membayar kenaikan harga konsumsi energi sebesar 1,7 persen dan kenaikan pengeluaran untuk angkutan sebesar 1,9 persen.

Tabungan mereka juga turun 2,4 persen. Kendati daya beli masyarakat di desa tidak begitu terpengaruh, untuk membeli pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan, kenaikan harga energi yang bertubi telah mengurangi daya konsumsi makanan dan pengeluaran untuk tabungan mereka. Singkat kata, untuk jaminan keamanan keuangan masa depan, masyarakat desa terpaksa menguras tabungan mereka karena kenaikan harga energi bertubi.

Matinya energi mata air
Kebijakan dan praktik pengurangan pemborosan energi, yang menjadi biang pemanasan global di negara tropis Selatan, hampir-hampir terkonsentrasikan pada produksi energi alternatif, khususnya biofuel. Lebih spesifik lagi, biofuel yang menjadi primadona adalah pembukaan besar-besarnya perkebunan kelapa sawit.

Namun, apa yang terjadi dengan perkebunan kelapa sawit, justru bumerang bagi kita. Biofuel yang dihasilkan membutuhkan ongkos berupa degradasi lingkungan, termasuk matinya energi mata air dan tambahan pemanasan global dari penguapan minyak sawit ke atmosfer, selain korban buruh perkebunan bak zaman budak belian, serta terserobotnya tanah-tanah adat dan hilangnya ribuan keanekaragaman hayati.

Yang terakhir, dengan hilangnya ekosistem multikultur dan diganti monokultur sawit, kedaulatan dan ketahanan pangan menjadi amat rentan. Pangan rentan berarti bukan sekadar kemiskinan yang meningkat, tetapi juga kelaparan mengancam.

Kelapa-sawitisasi
Kini di pulau-pulau lebih besar dari Jawa seperti Kalimantan dan Sumatera ada proses kuat untuk menggantikan pertanian pangan dan cash crop rakyat dengan pertanian perkebunan, khususnya kelapa sawit. Terjadilah kelapa-sawitisasi oleh modal investor dalam dan luar negeri, termasuk dari Malaysia.

Dengan sawit, harga CPO kini memang sedang tinggi. Namun, sawit pada dasarnya mempermiskin kandungan hara tanah, sehingga tanah bekas ditanami sawit akan menjadi tandus. Satu pohon sawit dewasa bisa menyedot air tanah 15 liter sehari.

Hal ini akan kian parah bila kita bicara soal megaproyek di perbatasan Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur berhadapan dengan Serawak dan Sabah. Selain proyek ini akan membabat habis hutan perawan tempat semua sungai di Kalimantan bermuara, juga terjadi penggundulan hutan besar-besaran. Penghasilan dari mencuri kayu secara legal sudah lebih dari cukup untuk biaya menanam kelapa sawit. Jadi, untungnya dobel, kayu yang di-“bersih”-kan dan kelapa sawit.

Selain itu sawitisasi sudah lama menggusur karet rakyat, padahal karet adalah simpanan seumur hidup sampai anak cucu, hanya dengan disiangi tiga tahun sekali, disadap tiap hari. Sawit harus dipelihara terus dan modal tanam yang tinggi menyebabkan yang masuk adalah korporasi.

Di Sumatera, sawitisasi menggusur cokelat, teh, kopi juga tanaman pangan seperti padi. Kini bangunan-bangunan irigasi di Simalungun sudah terbengkalai. Investasi dari pinjaman Bank Dunia itu mubazir.

Benar, petani pola perkebunan inti rakyat (PIR) sawit dari Jawa yang ada di Riau lebih banyak yang berhasil daripada petani pangan yang miskin terus. Namun, ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang tidak pernah propetani pangan. Petani pangan seharusnya pahlawan bangsa, layak disubsidi demi ketahanan bangsa, seperti petani gandum di Australia dan Selandia Baru. Tidak selayaknya, petani justru menyubsidi pembuat tabung elpiji luar negeri.

Francis Wahono Peneliti dan Konsultan Senior pada Institute for Social Movement and Management, Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s