Sawit Datang, Rakyat Jadi Korban

Rabu, 07 November 2007  
 
Sumber Kompas

Situasi di Desa Birun, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, memanas sejak awal tahun ini. Masyarakat mendengar isu bahwa hutan mereka, yang merupakan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS sekaligus pelintasan harimau sumatera, bakal dibuka menjadi perkebunan sawit seluas 20.000 hektar oleh salah satu perusahaan di Jambi.

Tidak hanya di Birun, sebagian wilayah Merangin, setidaknya 60.000 hektar bakal dibuka menjadi sentra penghasil bahan baku minyak sawit mentah.

Masyarakat tegas menolak lahannya dibuka jadi kebun sawit. Alasannya, hutan tersebut merupakan daerah berbukit yang menjadi sumber air untuk pengairan sawah pada wilayah bawahnya. “Kami hidup nyaman dengan kebutuhan air yang selalu terpenuhi. Kami khawatir kalau pohon-pohon ditebangi, diganti sawit, bakal membuat terganggunya suplai air ke desa. Belum lagi, air tercemari oleh pupuk kimia,” tutur Amir, warga setempat.

Kerusakan hutan di Jambi disebabkan banyak pemilik izin usaha perkebunan yang bandel. Kayu-kayu yang bernilai jual tinggi tersebut habis ditebangi. Bertahun-tahun kemudian, lahan ditinggal kosong, tanpa ada tanda-tanda penanaman sawit. Rakyat mau protes kepada siapa kalau sudah begini?

Ketegangan di masyarakat masih berlangsung. Sejumlah warga mengaku ketakutan karena diintimidasi pihak perusahaan supaya mau memberi tanda tangan persetujuan pembukaan kebun. Konflik ini merembet hingga terjadinya pemukulan dan penyanderaan oleh sekelompok yang menginginkan pembukaan hutan menjadi kebun sawit, beberapa waktu lalu.

Menolak
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Budidaya mengemukakan, pihaknya telah merekomendasikan penolakan pemberian izin penebangan kayu (IPK) melalui Pemerintah Kabupaten Merangin, setelah mengetahui gelombang penolakan di masyarakat. Meski begitu, menurut Budidaya, adalah Pemerintah Kabupaten yang berwenang sepenuhnya dalam hal pemberian IPK.

Pemprov sendiri tengah mengevaluasi perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang tidak aktif. Dari 144 perusahaan sawit di Jambi, sebanyak 79 sudah tak aktif lagi. Dari 79 perusahaan ini, 28 di antaranya tidak aktif belasan tahun, padahal lahannya telah dibuka dan kayu-kayunya telah ditebang dan diambil karena ditinggal pengusaha. Lahan kosong itu dirambah masyarakat setempat maupun pendatang.

Adapun 41 perusahaan lainnya tidak aktif karena baru mendapat izin lokasi tiga tahun terakhir. Total lahan yang sudah diberikan izin seluas 260.000 hektar.

Hal ini dapat menghambat upaya pemerintah memperluas usaha penanaman sawit. Padahal, masih banyak investor lain yang berkeinginan serius mengembangkan perkebunan sawit di Jambi.

Pemerintah semestinya tidak begitu saja memberi IPK tanpa diteliti betul keseriusan pengusaha. Dapat dipahami bahwa daerah butuh pemasukan untuk PAD-nya. Namun, persoalan lingkungan jangan serta-merta dikesampingkan karena akibatnya masyarakat yang jadi korban. (Irma Tambunan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s