Ekspor Produk Organik RI Terganjal Standarisasi

Sumber Koran Seputar Indonesia

DENPASAR – Ekspor produk pertanian organik Indonesia hingga saat ini masih belum berjalan mulus. Buruknya standar kualitas produk, menjadi penyebab utama penolakan di negara tujuan.

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian Djoko Said Damardjati mengatakan, masing-masing negara cenderung memiliki standar tersendiri tentang pertanian organik.

Kondisi tersebut tentu sangat merugikan dan menghambat lalulintas ekpor-impor produk organik. “Perbedaan inilah yang coba kita harmonisasikan dalam pertemuan,” katanya di Sanur, Bali, Selasa (27/11/2007).

Djoko mengungkapkan, setidaknya ada lima kelompok standar yang banyak diadopsi negara-negara di dunia, yakni United Stated Department of Agriculture (USDA), Eropa Union (UE) Standar, Japan Agriculture Standard (JAS), East Africa Organic Standard (EAOS) dan International Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM).

Indonesia sendiri, kata dia, telah memiliki standar berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Pangan Organik sejak 2003. Namun, sertifikasi tersebut belum diakui di banyak negara. Akibatnya, jika Indonesia mengekspor produk organik harus memenuhi standar negara yang bersangkutan.

Kondisi tersebut diperparah oleh ulah para pengeskpor yang maunya mengejar untung semata. “Pernah kita diminta kirim mangga kualitas super sebanyak lima kontainer. Namun karena kulaitas mangga yang ada tidak sesuai dengan jumlah yang diminta, ditambahkan dengan manga-mangga yang buruk. Yang kena getahnya, akhirnya kan citra bangsa juga,” ujar Djoko.

Djoko menambahkan, Indonesia sebenarnya sudah sejak lama mengekspor produk-produk organik, seperti kopi organik dari Gayo, Toraja dan Ngada (NTT) ke sejumlah negara di Eropa dan Amerika. Belakangan, Sumatera Utara juga mulai mengirim sayuran organik ke Singapura. Sayangnya, yang memberikan sertifikasi masih lembaga asing.

Karenanya, lanjut dia, Deptan tengah mengembangkan lembaga sertifikasi di sejumlah daerah yang berada di bawah Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO). Untuk sementara, daerah yang dipilih terdiri Jawa Tengah, Jogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatra Barat.

Diharapkan, lembaga ini beroperasi secara optimal pada 2008. “Kita juga menyediakan lahan seluas 1,6 juta hektar untuk perkembangan tanaman organik,” katanya.

(Miftachul Chusna / Sindo / rhs)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s