Birokrasi Gagalkan Produksi Beras Dua Juta Ton

Sumber Bali Post

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui adanya hambatan birokrasi yang menyebabkan tidak terpenuhinya target pertumbuhan produksi beras pada 2007. Akibat hambatan itu dari target pertumbuhan produksi beras 2 juta ton hanya terpenuhi 1,64 juta ton.

”Ini pelajaran berharga yang harus saya jelaskan kepada rakyat. Ada banyak hal tidak tepat waktu, karena ada hambatan di jajaran birokrasi. Dalam penyebaran benih, ada ketakutan bahwa nanti terjadi kekeliruan,” ujar Presiden dalam konferensi pers setelah rapat terbatas terkait ketersediaan pangan di Gedung Departemen Pertanian, Jakarta, Selasa (15/1) kemarin.

Turut hadir dalam rapat itu di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Kepala Badan Urusan Logistik Mustafa Abubakar.

Presiden menjelaskan, aparat birokrasi seharusnya tidak perlu takut dalam melaksanakan tugasnya. Terpenting adalah tidak terjadi korupsi. Apalagi kalau tugas dan tujuannya sudah jelas yaitu untuk membantu menyejahterakan masyarakat. ”Saat ini semua sudah dievaluasi dan ke depan kita targetkan pertumbuhan 5 persen dari total produksi pada 2007,” ungkap Presiden.

Presiden memaparkan, prioritas pemerintah saat ini adalah menciptakan ketahanan pangan, terutama beras. Sehingga stok beras benar-benar tersedia di seluruh Indonesia dan bisa didistribusikan untuk kebutuhan rakyat. Setelah itu memperkuat infrastruktur pertanian khususnya di propinsi penghasil pangan dan yang rawan bencana.

”Kita juga prioritaskan penyaluran kredit bagi usaha pertanian, baik dengan skim tertentu dari pemerintah atau mekanisme bank komersial. Apalagi kalau mau cepat mengurangi kemiskinan, maka pembangunan pedesaan dan UMKM menjadi penting,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan pemberian bantuan benih dan pelatihan cara bercocok tanam. Hal terpenting lain adalah melakukan perlindungan kepada petani pada saat harga anjlok dan bantuan langsung bila ada gagal panen akibat bencana. ”Kami garisbawahi ketersediaan beras. Yang penting harga terjangkau dan distribusi lancar. Kalau ada sesuatu petani kita lindungi,” tegas Presiden.

Karena itu, ke depan pembangunan infrastrukur pertanian seperti pembangunan jaringan irigasi, waduk dan embung akan menjadi prioritas kebijakan pemerintah guna peningkatan produksi pertanian. Upaya itu akan dilakukan secara sinergi antara Departemen Pekerjaan Umum, Deptan dan Pemda.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, pihaknya siap membangun infrastruktur pertanian baru seluas 500 ribu hektar (ha) hingga 2009. Selain itu disiapkan pula rehabilitasi infrastruktur pertanian seluas 1,5 juta ha. Menurutnya, saat ini sebernanya sudah ada 6,7 juta ha jaringan irigasi yang terbangun, namun 1,5 juta ha dalam kondisi rusak. ”Jadi, menyangkut tambahan jaringan baru tadi, luas seluruh infrastruktur pertanian kami diharapkan mencapai 7,2 juta ha,” ujar Djoko seraya menambahkan, dana yang dibutuhkan bagi hal itu mencapai Rp 9 trilyun. (kmb1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s