Tunda Kebijakan Persyaratan Mutu Gabah

Sumber Suara Pembaruan

[JAKARTA] Perum Bulog diminta untuk menunda penerapan kebijakan persyaratan mutu gabah petani hingga musim panen raya berikutnya. Hal itu untuk memberi kesempatan yang cukup kepada petani untuk meningkatkan kualitas gabah mereka.

Penerapan mutu yang ketat saat ini dinilai tidak bijaksana, karena waktunya bersamaan dengan dimulainya panen raya, serta banyaknya musibah banjir yang menimpa lahan sawah di sejumlah daerah.

Demikian pendapat yang disampaikan sejumlah pihak kepada SP, Selasa (19/2) terkait rencana Bulog memperketat persyaratan mutu beras petani.

Sebelumnya, Dirut Perum Bulog Musthafa Abubakar mengatakan, tahun ini pihaknya akan memperketat persyaratan mutu gabah petani dari dua ketentuan menjadi lima ketentuan. Jika sebelumnya hanya kadar air dan kadar hampa ataupun kotoran, kini Bulog menambahkan tiga komponen, yakni derajat sosoh mencapai 95 persen, beras kuning maksimum tiga persen, dan kandungan menir maksimum dua persen.

Dalam Inpres No 3 tahun 2007 disebutkan, untuk pembelian gabah kering panen (GKG) dari petani dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa/kotoran maksimum 10 persen sebesar Rp 2.000/kg. Untuk gabah kering giling (GKG), kadar air maksimum 14 persen dan kadar hampa/kotoran maksimum tiga persen senilai Rp 2.575/kg. Sedangkan untuk pembelian beras oleh Bulog dengan syarat kualitas kadar air maksimum 14 persen dan butir patah maksimum 20 persen sebesar Rp 4.000/kg.

Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti), Agusdin Pulungan menilai, penerapan tambahan persyaratan saat ini, berpotensi memukul harga gabah di tingkat petani. Di saat panen melimpah, namun tiba-tiba Bulog menerapkan tambahan syarat mutu yang ketat, yang bisa berakibat jatuhnya harga gabah.

Karena, jika Bulog tidak membeli gabah petani, maka yang bermain nantinya para tengkulak ataupun pedagang spekulan. “Seharusnya, jauh-jauh hari Bulog sudah mensosialisasikan rencana pengetatan mutu ini agar petani bisa memenuhinya pada tahun ini. Dan Bulog juga berkewajiban membantu meningkatkan mutu gabah petani,” ujar Agusdin.

Bertahap
Senada dengan Agusdin, Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir meminta Bulog untuk menerapkan standar mutu yang ketat secara bertahap. Menurut Winarno, kendala peningkatan mutu gabah bukan karena budaya petani semata.

Namun juga karena perlunya modal usaha tani yang besar, yang justru sulit didapatkan petani saat ini. “Lihat saja, dukungan perbankan kita terhadap sektor pertanian, sangat minim,” ujar Winarno.

Ia mencontohkan, di saat musim hujan seperti saat ini di sejumlah sentra beras di Jawa, diperlukan alat pengering modern. Dan itu membutuhkan modal besar untuk pengadaannya.

“Jika pengeringan tidak maksimal, bagaimana petani bisa memenuhi mutu yang disayaratkan Bulog,” ujarnya.

Winarno berharap, persyaratan mutu diterapkan tidak dalam upaya mencari alasan untuk impor beras, karena dengan alasan rendahnya mutu beras petani. Namun itu dilakukan dalam upaya memperbaiki mutu gabah petani dan mengurangi tingkat kehilangan pascapanen.

Menjawab hal itu, Musthafa mengatakan, Perum Bulog akan mengoptimalkan penggunaan alat pengering (dryer) untuk mempertahankan kualitas gabah petani pada saat panen raya, yang diperkirakan berlangsung sekitar Februari, Maret, dan April 2008.

Upaya meningkatkan mutu gabah justru untuk mencegah harga beras jatuh.

Dengan kondisi seperti itu, para spekulan mudah sekali mempermainkan harga, dan membuat petani kehilangan posisi tawar.

Sementara itu, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian, Djoko Said Damarjati menjelaskan, gerakan penanganan pascapanen dan pemasaran dengan anggaran Rp 80 miliar, baru mampu mengamankan produksi gabah di lahan seluas 2 juta hektare. Anggaran sebesar itu, tambahnya, antara lain, untuk pengadaan alat-alat dan mesin pertanian pascapanen, seperti perontok dan pengering, terpal, sabit bergerigi.

Djoko mengakui, upaya meningkatkan mutu gabah dan pengurangan kehilangan hasil, revitalisasi penggilingan padi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan saat ini terkendala keterbatasan dana. Oleh karena itu, dia meminta pihak BUMN dan perbankan ikut terlibat dalam gerakan pascapanen ini.

Djoko mengatakan, losses rata-rata nasional mencapai 21,5 persen. Dalam gerakan ini sasaran yang diharapkan adalah pengurangan losses sebesar 3 persen atau hanya tersisa 18,5 persen. [L-11]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s