Petani Merauke Jangan Cuma Jadi Penonton

Sumber Kompas | Senin, 8 September 2008 | 03:00 WIB

Musim kemarau ini, sejauh mata memandang, lahan pertanian di Serapuh, Merauke, Papua, kering kerontang. Debu-debu halus beterbangan saat angin bertiup.

Anwar Gebze (40) berusaha menyegarkan tanah dengan menyemprotkan air ke lahannya. Sebuah pompa buatan China dihubungkan dengan selang sepanjang 20 meter yang ujungnya diikatkan pada sebatang bambu. Kedua tangannya memegang bambu dan air menyembur keluar dari ujung selang, membasahi tanah yang hendak ditanami kedelai.

Baru kali pertama Anwar menanam kedelai. Biasanya pria di Kampung Waninggap Nanggo ini menanam padi dan umbi-umbian. Kali ini, ia sedang mempraktikkan pelatihan dari pemerintah setempat yang mengajari petani memanfaatkan lahan kosong agar menghasilkan.

Benih dan pupuk disediakan pemerintah. Bahkan, pada musim kemarau ini, petani juga diberi bahan bakar minyak untuk memompa air dari sungai ke lahan.

”Pemerintah ingin melihat kami bekerja. Asal mau keluar keringat, masyarakat seperti kami akan dibantu,” ujar Blazius Mahuze, ketua kelompok kerja petani Waninggap Nanggo.

Ia mengatakan, pemberdayaan masyarakat asli Papua dalam hal pertanian sedang digalakkan pemerintah setempat. Ini karena sebelumnya mereka hanya kerap menadahkan tangan dengan hanya berharap bupati menjawab pengajuan proposal mereka demi mendapatkan beberapa lembar uang lima puluh ribuan.

Di seberang lahan milik petani Waninggap Nanggo terdapat pemandangan sangat kontras. Tanaman kedelai tumbuh menghijau dengan perawatan telaten oleh penggarapnya serta curahan air yang melimpah.

Ya, itu adalah salah satu lahan pertanian yang menjadi contoh korporasi di Merauke. Lahan itu dikelola salah satu investor yang telah masuk ke Merauke, Grup Medco, dengan mempekerjakan petani asal Satuan Permukiman V atau transmigran dari Jawa. Menurut petani setempat yang dijumpai sedang beristirahat siang, setiap hari mereka dibayar Rp 50.000 per orang.

Lahan yang subur dengan suplai air yang cukup serta digarap oleh petani berpengalaman menjadikan tanaman kedelai tumbuh subur. Menurut rencana, pejabat pemerintah pusat yang akan memanen kedelai ini untuk menandai dimulainya korporasi pertanian di Merauke.

Selain Medco, investor lain pun mulai melirik lahan di ujung timur Indonesia ini. Pada awal Juli lalu, The Jakarta Post mewartakan 15 investor Arab Saudi siap menggarap pertanian Merauke dengan investasi senilai Rp 600 miliar.

Potensi lahan
Sektor pertanian menjadi fokus program pembangunan pemerintah setempat karena Merauke memang memiliki lahan yang terbuka basah yang sangat luas. Program jangka panjang ini dipadukan dalam konsep Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) yang baru diganti namanya menjadi Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).

Dalam konsep ini, Merauke menjadi lahan garapan korporasi, tetapi juga menaungi petani lokal. Lahan satu juta hektar dimanfaatkan dalam lima kluster. Tiap kluster seluas 200.000 hektar terdiri atas 40 subkluster.

Berdasarkan dokumen MIRE, Merauke memiliki potensi lahan basah 1.937.291 hektar dengan pemanfaatan hanya 1,2 persen, atau masih ada 1.913.547 hektar lahan yang belum tergarap.

Departemen Kehutanan mengalokasikan 585.000 hektar untuk pengembangan produksi tanaman pangan, khususnya beras, di Merauke. Status lahan tersebut nantinya disewakan kepada swasta dalam bentuk hak guna usaha. Dinas Tanaman Pangan Merauke, pada tahun 2008, juga meningkatkan lahan penanaman padi.

Total 23.744 hektar lahan padi ditargetkan dapat menghasilkan sekitar 80.000 ton gabah kering giling.

Rencana ini tak akan mudah mengingat Merauke hanya mampu satu kali tanam dalam setahun. Jika pun bisa dua kali, itu pun padi gadu yang tidak setiap lahan dapat melakukannya.

Merauke yang memiliki kelimpahan aliran Sungai Digul dan Bian dapat memanfaatkan potensi itu dengan membangun sistem irigasi yang baik. Jika tersistem dengan baik, bukan barang mustahil lahan di Merauke dapat ditanam dan panen dua kali setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Merauke, pada tahun 2006 produksi padi di Kabupaten Merauke mencapai 73.169 ton. Sentra produksi padi terdapat di Distrik Semangga (33,2 persen), Tanah Miring (33,03 persen), dan Kurik (30,9 persen), serta sisanya dari distrik lain.

Perum Bulog Divisi Regional Jayapura mencatat, pengadaan beras dari Merauke hingga awal Agustus lalu 11.000 ton dari target 15.000 ton hingga akhir tahun nanti. Kepala Seksi Humas Bulog Jayapura Kurniawan mengatakan, target 15.000 ton sudah diturunkan dari semula 50.000 ton per tahun.

Prognosa diturunkan karena Bulog melihat untuk sementara ini kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia di Merauke belum mampu menyuplai kebutuhan Bulog. ”Soal infrastruktur pertanian bisa dilakukan, tetapi ketersediaan sumber daya tenaga kerja petani menjadi kendala besar di Merauke,” ujar Kurniawan.

Lumbung beras
Meski masih dihadapkan pada berbagai kendala itu, Kabupaten Merauke tetap dicanangkan sebagai lumbung beras nasional yang menjadi terobosan untuk mencukupi kebutuhan beras nasional. Harga dan permintaan pangan yang semakin tinggi menjadikan beras kembali menjadi primadona komoditas ekonomi di Asia. Berbagai perusahaan investor pertanian mulai masuk untuk meminang sejumlah lahan di ujung timur Indonesia ini.

Korporasi pertanian memang salah satu cara cepat untuk mengembangkan pertanian di kawasan Indonesia timur ini. Namun, perlu diingat, korporasi atau bisnis mau tidak mau membutuhkan sejumlah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman. Petani dan ahli pertanian dari luar daerah pasti didatangkan untuk mengolah tanah guna mendatangkan keuntungan bagi investor.

Namun, bagaimana dengan petani lokal atau masyarakat asli Papua setempat yang belum begitu mahir mengelola pertanian? Akankah mereka ditinggalkan demi mempercepat laju keuntungan? Jangan dilupakan juga, hasil pertanian juga perlu diutamakan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional, baru memikirkan ekspor.

Dalam sebuah korporasi, petani penggarap akan terserap ke dalam korporasi itu. Lalu, bagaimana dengan masyarakat lokal atau masyarakat asli setempat yang notabene ”tuan tanah”?

Keterlibatan masyarakat lokal atau masyarakat asli setempat harus selalu diperhatikan. Mereka juga wajib diberi kesempatan menjadi pemilik usaha pertanian sekaligus memiliki keahlian dan kemampuan menggarap sawah.

Saat ini masyarakat asli Merauke atau suku Marind mendapat sejumlah kemudahan untuk mendapatkan pupuk dan bibit. Asal mau berkeringat di bawah sengatan matahari untuk menggarap lahan, mereka akan mendapat pupuk dan bibit gratis dari dinas tanaman pangan setempat. Alat penggaru pun disediakan per kelompok tani.

Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Merauke Stanislauz Gebze berharap agar program tersebut mampu memajukan kehidupan masyarakat setempat menyusul setelah sekian lama kemampuan bertaninya tertinggal dibandingkan dengan masyarakat transmigrasi asal Jawa. Ini agar masyarakat asli setempat tak hanya jadi penonton agroindustri. Ia juga tak rela masyarakat asli hanya jadi penonton agroindustri.

Apalagi, jika cuma kuli di lahan sendiri. (ICHWAN SUSANTO)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s